Penulis: Sastyo Aji Darmawan
Editor: Ir. Blessmiyanda
Rentannya Integritas Pemda
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merilis hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024. Hasil survei yang melibatkan melibatkan 642 responden yang mencakup pegawai, pengguna layanan, vendor, hingga para ahli ini menunjukan skor Indeks Integritas Nasional berada di angka 71,53 poin. Angka ini mengindikasikan situasi yang masih rentan terhadap praktik korupsi, dimana indeks integritas dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu Rentan (<73), Waspada (73-77), dan Terjaga (78-100).
Meski nilai SPI 2024 beranjak naik 0,56 poin dari 2023, namun survey yang berhasil menjangkau 642 instansi pemerintah, mulai dari kementerian hingga pemerintah daerah (pemda) dan BUMN ini meninggalkan banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi—khususnya di level pemda. Dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error 5%, skor indeks integritas pemda masih masuk kategori rentan.
Skor tertinggi pada kategori Provinsi Besar atau provinsi yang memiliki anggaran lebih dari Rp 8,6 triliun dan pegawai lebih dari 14.379 orang diraih oleh Provinsi Jawa Tengah dengan skor: 79,5. Sementara itu, skor terendah ditempati Sumatera Utara, yakni 58,5. Skor rata-rata pada kategori ini adalah 67,8.
Pada kategori Provinsi Sedang atau provinsi dengan anggaran Rp4,3 triliun dan pegawai berkisar antara 10.190 s.d. 14.378 orang, skor tertinggi diraih oleh Provinsi Bali sebesar 78. Dengan rata-rata skor 68,1, Provinsi Riau menempati skor terendah pada kategori ini, yakni 62,8.
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berhasil menduduki skor tertinggi untuk kategori Provinsi Kecil atau provinsi dengan anggaran kurang dari Rp4,3 triliun dan pegawai kurang dari 10.190 orang. Jika DIY berhasil mencatatkan skor 74,6, Provinsi Maluku Utara hanya mencatat skor 57,4—-yang sekaligus menempatkannya pada provinsi dengan skor terendah pada kategori dengan skor rata-rata 66,2 ini.
Hampir di semua daerah, pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), Anggaran dan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi area yang memerlukan atensi lebih untuk perbaikan. Hal ini tidak terlepas dari respon responden internal (pegawai instansi pemerintah yang disurvei) yang memberikan penilaian relatif rendah untuk 3 (tiga) area tersebut.
Rendahnya indikator Pengelolaan PBJ dipengaruhi oleh respon responden internal tentang maraknya pengaturan pemilihan penyedia barang/jasa untuk penyedia tertentu, kualitas barang/jasa yang tidak sesuai dengan kebutuhan, banyaknya pemenang tender/seleksi yang memiliki hubungan kekerabatan dengan pengelola pengadaan, dan masih terjadinya suap-gratifikasi dari Penyedia kepada para pihak terkait.
Senada dengan hal tersebut—sejumlah responden eksper menilai—indeks integritas instansi untuk kualitas transparansi dan akuntabilitas PBJ pun masih berada pada kategori rentan. Responden eksper adalah ahli/tokoh yang dipandang mengetahui keadaan pemerintahan di wilayah sampel.
Berbeda dengan responden internal dan eksper, responden eksternal—para pengguna layanan atau mitra kerjasama dari K/L/PD—justru menilai adanya perbaikan pada dimensi yang diamati. Seluruh dimensi yang dinilai oleh responden eksternal menunjukan skor terjaga.
Dilihat dari indeks rata-rata nasional, seluruh pemda di Indonesia memiliki skor di bawah target yang telah ditentukan, yakni 74,00 poin. Terdapat 28 dari total 32 Provinsi masuk dalam kategori rentan dengan rincian, tipe besar sebanyak 6, tipe menengah 9, dan 13 provinsi pada kategori kecil. Lantas bagaimana skor integritas yang diraih oleh Provinsi Daerah Khusus Jakarta?
Komitmen DPD IAPI Jakarta
Pada tahun 2023—ketika masih menyandang status sebagai Daerah Khusus Ibukota—Jakarta berhasil mencatatkan skor cukup baik, yaitu 76,96 atau masuk dalam kategori terjaga. Seiring dengan hilangnya status Ibukota—pada 2024—Jakarta hanya mampu mencatatkan skor sebesar 72,5 atau terjun ke kategori provinsi yang rentan korupsi.
Kondisi ini menuntut banyak pihak untuk menaruh perhatian serius pada peningkatan indeks integritas di Provinsi Daerah Khusus Jakarta di periode yang akan datang. Tidak hanya Pemerintah Provinsi, Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) juga berkomitmen untuk mendukung jajaran ‘Pramono-Rano’ dalam menciptakan iklim PBJ di Jakarta menjadi lebih berintegritas.
IAPI akan membuka jalan untuk berkolaborasi lebih luas dengan pemerintah pusat dan daerah dan diyakini akan membawa dampak yang besar bagi PBJ di masa yang akan datang. Pernyataan ini disampaikan oleh Andi Zabur Rahman dalam pidato perdananya sebagai Ketua Umum IAPI periode 2024 – 2029 setelah terpilih dalam Musyawarah Nasional ke-VI IAPI yang diselenggarakan di Artotel Suites Mangkuluhur, Jakarta, Sabtu (7/12/2024). Pernyataan tersebut menjadi salah satu dari agenda utama yang akan dilaksanakan di masa kepemimpinannya.
Agenda itu disambut baik oleh Kepala LKPP, Hendrar Prihadi. Menurutnya, IAPI telah memberikan kontribusi positif dalam menciptakan pengadaan yang lebih cepat, transparan dan berdampak positif bagi masyarakat. Kolaborasi yang erat antara IAPI dan LKPP diyakininya akan menjadi kunci keberhasilan dalam meningkatkan kualitas pengadaan nasional.
Berbekal agenda utama Ketua Umum IAPI tersebut, Ketua DPD IAPI Jakarta periode 2025-2030—Blessmiyanda—menginisiasi program kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Pemprov Jakarta). Menurutnya, DPD IAPI Jakarta punya potensi besar untuk meningkatkan kualitas PBJ di Pemprov Jakarta.
DPD IAPI Jakarta akan menawarkan sejumlah program kerjasama dengan Pemprov Jakarta, diantaranya pengembangan sumber daya manusia PBJ, pendampingan proses PBJ, dan rekomendasi teknis terkait kebijakan PBJ. Dengan didukung tenaga ahli yang sangat berpengalaman di PBJ—Blessmiyanda yakin—DPD IAPI Jakarta dapat mendukung program-program yang akan dilaksanakan Pramono-Rano serta membawa Pemprov Jakarta kembali meraih skor indeks integritas dengan kategori terjaga—khususnya pada dimensi PBJ.
Blessmiyanda berharap dengan keterlibatan IAPI dalam mengawal proses PBJ di Pemprov Jakarta, kasus-kasus korupsi PBJ seperti yang terjadi baru-baru ini di lingkup Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Dinas Kebudayaan Pemprov Jakarta tidak akan terulang. DPD IAPI Jakarta optimis, Gubernur Daerah Khusus Jakarta akan menyambut baik usulan kerjasama ini. Momentum ini akan menjadi langkah yang tepat untuk mengantarkan Jakarta menjadi kota global.
Referensi:
Laporan SPI 2024.
https://jaga.id/?vnk=1a556aae
https://parepos.fajar.co.id/2024/12/andi-zabur-rahman-terpilih-sebagai-ketua-umum-iapi-2024-2029-dorong-transformasi-dan-inovasi-pengadaan-nasional/