Rentannya Integritas Pemda
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merilis hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024.
Hasil survei yang melibatkan 642 responden menunjukan skor Indeks Integritas Nasional berada di angka 71,53 poin.
Angka ini mengindikasikan situasi yang masih rentan terhadap praktik korupsi, di mana indeks integritas terbagi menjadi: Rentan (<73), Waspada (73-77), dan Terjaga (78-100).
Meski nilai SPI 2024 beranjak naik 0,56 poin dari 2023, namun survey ini meninggalkan banyak pekerjaan rumah—khususnya di pemda.
Dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error 5%, skor indeks integritas pemda masih masuk kategori rentan.
Provinsi Jawa Tengah meraih skor tertinggi pada kategori Provinsi Besar, yakni 79,5. Sementara itu, Sumatera Utara menempati skor terendah dengan 58,5. Skor rata-rata pada kategori ini adalah 67,8.
Pada kategori Provinsi Sedang, Provinsi Bali meraih skor tertinggi sebesar 78. Dengan rata-rata skor 68,1, Provinsi Riau menempati skor terendah pada kategori ini, yakni 62,8.
Sementrara itu, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berhasil menduduki skor tertinggi untuk kategori Provinsi Kecil.
Hampir di semua daerah, pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) menjadi area yang memerlukan atensi lebih untuk perbaikan.
Hal ini tidak terlepas dari respon responden internal yang memberikan penilaian relatif rendah untuk 3 (tiga) area tersebut.
Maraknya pengaturan tender, kualitas barang/jasa yang tidak sesuai dengan kebutuhan, banyaknya konflik kepentingan, dan masih terjadinya suap/gratifikasi mempengaruhi rendahnya indikator Pengelolaan PBJ.
Senada dengan hal tersebut—sejumlah responden eksper menilai—indeks integritas instansi untuk kualitas transparansi dan akuntabilitas PBJ pun masih berada pada kategori rentan.
Berbeda dengan responden internal dan eksper, responden eksternal justru menilai adanya perbaikan pada dimensi yang diamati. Seluruh dimensi yang dinilai oleh responden eksternal menunjukan skor terjaga.
Dari indeks rata-rata nasional, seluruh pemda di Indonesia memiliki skor di bawah target, yakni 74,00 poin. 28 dari total 32 Provinsi masuk dalam kategori rentan dengan rincian, tipe besar sebanyak 6, tipe menengah 9, dan 13 provinsi pada kategori kecil.
Lantas bagaimana skor integritas Provinsi Daerah Khusus Jakarta?
Komitmen DPD IAPI Jakarta
Pada tahun 2023, Jakarta berhasil mencatatkan skor cukup baik, yaitu 76,96 atau masuk dalam kategori terjaga.
Seiring dengan hilangnya status Ibukota, Jakarta hanya mampu mencatatkan skor sebesar 72,5 atau terjun ke kategori provinsi yang rentan korupsi.
Kondisi ini menuntut banyak pihak untuk menaruh perhatian serius pada peningkatan indeks integritas di Jakarta di periode yang akan datang.
IAPI adalah salah satu yang berkomitmen untuk mendukung jajaran ‘Pramono-Rano’ dalam menciptakan iklim PBJ di Jakarta menjadi lebih berintegritas.
IAPI akan membuka jalan untuk berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan daerah dalam upaya membawa dampak positif bagi PBJ.
Pernyataan ini disampaikan oleh Andi Zabur Rahman dalam pidato perdananya sebagai Ketua Umum IAPI periode 2024-2029 pada Sabtu (7/12/2024).
Kepala LKPP, Hendrar Prihadi menyambut baik agenda tersebut. Menurutnya, IAPI telah memberikan kontribusi positif dalam menciptakan pengadaan yang lebih cepat, transparan dan berdampak positif bagi masyarakat.
Hendrar yakin kolaborasi yang erat antara IAPI dan LKPP akan menjadi kunci keberhasilan dalam meningkatkan kualitas pengadaan nasional.
Berbekal agenda utama tersebut, Ketua DPD IAPI Jakarta periode 2025-2030, Blessmiyanda, menginisiasi program kerja sama dengan Pemprov Jakarta.
Menurutnya, DPD IAPI Jakarta punya potensi besar untuk meningkatkan kualitas PBJ di Pemprov Jakarta.
DPD IAPI Jakarta akan menawarkan sejumlah program kerjasama dengan Pemprov Jakarta, di antaranya pengembangan SDM dan pendampingan PBJ.
Dengan tenaga ahli yang berpengalaman, Blessmiyanda yakin DPD IAPI Jakarta dapat membawa Jakarta kembali meraih skor SPI dengan kategori terjaga.
Blessmiyanda berharap, kasus-kasus korupsi PBJ seperti yang terjadi baru-baru ini di lingkup Disparekraf dan Dinas Kebudayaan tidak akan terulang.
DPD IAPI Jakarta optimis, Gubernur Daerah Khusus Jakarta akan menyambut baik usulan kerjasama ini. Momentum ini akan menjadi langkah yang tepat untuk mengantarkan Jakarta menjadi kota global.
Referensi:
Laporan SPI 2024.
https://jaga.id/?vnk=1a556aae
https://parepos.fajar.co.id/2024/12/andi-zabur-rahman-terpilih-sebagai-ketua-umum-iapi-2024-2029-dorong-transformasi-dan-inovasi-pengadaan-nasional/