Jika ada Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang peduli terhadap kompetensi pengadaan barang/jasa bagi karyawannya, maka PT. Polaris Alkes Starindo (Polaris) adalah salah satunya. Pada Rabu, 2 Juli 2025, DPD IAPI Daerah Khusus Jakarta (IAPI Jakarta) mendapatkan kehormatan untuk berbagi wawasan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dengan salah satu pelaku usaha yang bergerak di bidang alat-alat kesehatan tersebut.
Punggawa DPD IAPI Jakarta yang hadir dalam kegiatan tersebut adalah Blessmiyanda, Dian Ekowati, dan Sastyo Aji Darmawan. Ketiganya membagikan materi seputar isu-isu terkini dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Terutama, perubahan prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Blessmiyanda mengawali sesi diskusi interaktif dengan materi tentang Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025. Ia mengulas semua hal yang perlu Polaris ketahui dari regulasi ini. Menurutnya, jika Polaris ingin bertahan dalam sektor pengadaan barang/jasa Pemerintah, mereka harus cepat beradaptasi dengan perubahan kebijakan. Kemampuan beradaptasi ini penting untuk memastikan eksistensi Polaris dalam persaingan bisnis alat-alat kesehatan.
Senada dengan Blessmiyanda, Dian Ekowati mengajak Polaris untuk mulai berpikir dari sisi ASN saat menyusun perencanaan pengadaan. Menurutnya, pemahaman Penyedia tentang perencanaan pengadaan juga penting untuk dimiliki dan terus dikembangkan. Penyedia yang memiliki kompetensi perencanaan pengadaan akan hadir, bukan sekedar sebagai ‘pengirim barang’, melainkan filter bagi perencanaan pengadaan yang kurang berkualitas, pemberi solusi yang efektif bagi instansi pemerintah, dan mitra kerja sama strategis dalam jangka panjang.
Di akhir sesi, Sastyo Aji Darmawan menutup kegiatan Bimbingan Teknis itu dengan diskusi tentang Katalog Elektronik Versi 6 (Katalog V6). Meskipun kategori alat kesehatan belum tersedia, antusiasme Polaris untuk memahami proses bisnis Katalog V6 sangat terlihat selama sesi penutup ini berlangsung. Saking antusiasnya, beberapa permasalahan pada pemanfaatan Katalog V6 justru menjadi masukan bagi LKPP dan Govtech Telkom untuk menyempurnakan platform belanja pemerintah teranyar ini.
Energi yang dikerahkan oleh Narasumber dan Peserta Bimbingan Teknis di Hotel Grand Orchard, Jakarta itu cukup konsisten hingga akhir acara. Polaris telah membuktikan komitmennya untuk terus memutakhirkan wawasannya tentang kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah. Sementara itu, IAPI Jakarta pun menyatakan komitmennya untuk terus membersamai, menjadi mitra strategis, dan tempat bertanya Polaris saat menemui jalan buntu dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah.