Kendala Payment Gateway
DPD IAPI Jakarta menyambangi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada Selasa (18/03/2025) dalam rangka audiensi dengan Direktur Pasar Digital LKPP, Yulianto Prihandoyo, terkait pengembangan payment gateway di E-Katalog versi 6.
Dalam lawatannya, Ketua Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Kajian Strategis, Lestari Utami, mewakili DPD IAPI Jakarta untuk menyampaikan beberapa usulan terkait penyelesaian masalah payment gateway di E-Katalog versi 6, khususnya di Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
(Baca: DPD IAPI Jakarta Mengadakan Sosialiasi E-Katalog V.6)
Sebagai mitra strategis Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta, DPD IAPI Jakarta merasa berkewajiban untuk turut andil dalam menyelesaikan permasalahan ini.
Anggota Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Kajian Strategis yang turut hadir dalam audiensi tersebut, Andri Surya Achmadi, menyampaikan, “Saat ini, Pemda DKJ belum bisa menggunakan E-Katalog Versi 6 karena belum terkoneksi dengan payment gateway Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dari Kemendagri”.
Padahal, tujuan Kemendagri membangun SIPD adalah sebagai satu-satunya sistem yang mengintegrasikan urusan antar Kementerian dan Lembaga di pusat dengan Pemerintah Daerah.
“Masalahnya, Pemprov DKJ sudah lebih dulu membangun Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang terkoneksi dengan sistem e-order“, lanjut Andri.
Sebagai pihak yang turut terlibat dalam pengembangan payment gateway di e-order, Andri yakin DPD IAPI Jakarta dapat menjembatani SIPD dan SIPKD.
Sambutan Baik LKPP
Yulianto Prihandoyo menyambut baik gagasan tesebut. Sebagai tindak lanjut, LKPP akan memfasilitasi DPD IAPI Jakarta untuk bertemu dengan Pusdatin Kemendagri dan Direktorat Keuangan Daerah, Kemendagri.
“Sebenarnya, integrasi pembayaran E-Katalog Versi 6 dengan SIPD sedang dalam proses. DPD IAPI Jakarta bisa membantu mengintegrasikan payment gateway tersebut”, lanjut Yulianto.
Melihat potensi besar di DPD IAPI Jakarta, Yulianto pun menawarkan kerjasama lain. Ia mengajak DPD IAPI Jakarta untuk turut mengembangkan fitur AI pada E-Katalog Versi 6.
“Fitur AI akan digunakan dalam proses kurasi dokumen dan verifikasi produk”, ujar Yulianto.
DPD IAPI Jakarta merespon positif tawaran tersebut. “Pengembangan E-Katalog Versi 6 memang sejalan dengan program kerja kami”, jawab Lestari.
Lestari menyebut bahwa DPD IAPI Jakarta pun tengah menyusun program kerja terkait pembuatan platform e-marketplace khusus koperasi. “Oleh karena itu, kami butuh dukungan dari LKPP”, tukas Lestari.
Sekali lagi, Yulianto mengapresiasi niatan DPD IAPI Jakarta untuk membangun Toko Daring tersebut. Program tersebut akan mampu meningkatkan penyedia UMKM dan Koperasi untuk ikut serta dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.